Pakdhe Karwo Dukung Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara
Foto: APPSIJakarta -Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), Soekarwo atau Pakdhe Karwo mendukung tentang Palangkaraya menjadi ibu kota Indonesia yang baru. Menurutnya hal ini sejalan dengan impian presiden pertama RI, Bung Karno ketika meresmikannya sebagai ibu kota provinsi Kalimantan Tengah pada Tahun 1957 lalu.
"Pasti Bung Karno punya alasan besar lengan berkuasa mengapa ingin memindahkan ibu kota negara ke Palangkaraya. Makara kami oke ibu kota negara pindah ke sini," kata Karwo, dalam keterangan tertulis, Kamis (8/11/2018).
Misalnya dari segi keamanan, berdasarkan penelitian para ahli, Palangkaraya merupakan wilayah yang kondusif dari gempa.
"Inshaallah, para hebat gempa menyatakan bahwa di sini yakni pula yang tidak ada gempa," ungkapnya.
Kedua, lanjut laki-laki yang juga menjabat sebagai Gubernur Jawa Timur ini, dari aspek kestrategisan wilayah, secara geografis Palangkaraya posisinya sempurna berada di tengah-tengah wilayah Nusantara. Sehingga kalau dijadikan ibu kota negara maka jalur distribusinya akan menjadi lebih mudah, murah, dan cepat.
"Lokasinya tidak terlalu bersahabat dengan laut, tapi juga disebelahnya ada sungai yang besar, yakni Sungai Kahayan. Ini memenuhi syarat ibu kota di dunia, Ini manis untuk dijadikan ibu kota negara, masyarakat di Indonesia akan ter-engineering dengan sendirinya, banyak yang ingin pindah kesini untuk bekerja, bisnis, dan lainnya," papar Soekarwo.
Dalam kesempatan tersebut, Soekarwo juga menyampaikan terdapat banyak sekali kegiatan yang akan dibahas dalam Rakernas APPSI Tahun 2019 merupakan upaya untuk semakin menyejahterakan seluruh provinsi di Indonesia. Salah satunya, mendorong pemerintah sentra untuk menciptakan hukum pajak penghasilan (PPh) Badan sanggup masuk ke daerah.
"Kita akan menciptakan surat dan mendatangi dewan perwakilan rakyat RI semoga segera menciptakan hukum yang mengatur, bahwa PPh tubuh harus masuk ke kawasan yang menjadi tempat perjuangan tersebut. Contohnya, kalau perusahaan perkebunan sawit di Kalteng, maka membayar PPh badan-nya ya di Kalteng. Sebab, selama ini meski perusahaannya di daerah, tapi bayar pajaknya ke DKI Jakarta," terang Soekarwo.
Peraturan tersebut, lanjut orang nomor satu di Jatim ini, untuk mewujudkan keadilan dan pemerataan kesejahteraan di Indonesia. Apalagi, sumbangan PPh tubuh dari kawasan sangat besar, salah satu contohnya, PPh tubuh Jawa Timur rata-rata per tahunnya menyumbangkan sebanyak Rp 10,7 triliun kepada DKI Jakarta.
Senada dengan Karwo, Gubernur Kalimantan Tengah, Sugianto Sabran menyampaikan sudah saatnya kawasan menerima perlakuan yang adil terkait PPh badan.
"Seandainya kawasan menyumbangkan PPh tubuh ke DKI Jakarta sebesar Rp 75 triliun, paling tidak lima persennya kembali ke kawasan penghasil, ini akan lebih adil," ungkapnya.
Sugianto juga meminta pertolongan seluruh pihak semoga diberlakukan syarat kepada investor, bahwa kalau ingin mendirikan perusahaan di daerah, maka perusahaan tersebut harus menyetor pajak ke daerah, bukan ke DKI Jakarta. Meskipun perusahaan pusatnya berada di Jakarta.
"Jadi pendapatan kawasan akan meningkat, sehingga sanggup meningkatkan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat" kata Sugianto.
Sampai ketika ini berlangsung Pra Rakernas APPSI Tahun 2019 yang berlangsug selama 7 hingga 9 November 2018. Diagendakan akan menghasilkan klarifikasi rancangan bahan Rakernas APPSI Tahun 2019 oleh Ketua Steering committee Rakernas APPSI, M. Ryaas Rasyid, dan klarifikasi kesiapan Pemprov Sumatera Barat selaku tuan rumah Rakernas APPSI Tahun 2019 oleh Organizing Committee.
Hadir dalam kesempatan ini di antaranya Wakil Ketua DPRD RI, Sekda Kalteng, pimpinan OPD di lingkup Pemprov Jatim dan Pemprov Kalteng, para Asisten Pemerintahan Sekdaprov se-Indonesia. Serta para Kepala Biro Pemerintahan Setdaprov se-Indonesia, dan unsur Forkopimda Kalteng.
Untuk informasi APPSI lainnya, silahkan kunjungi ini.
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Pakdhe Karwo Dukung Palangkaraya Jadi Ibu Kota Negara"
Posting Komentar