Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak, Sudah Rp 14 T Dana Terserap
Ilustrasi Pilkada (Zaki Alfarabi/detikcom)Jakarta -Menjelang perhelatan Pilkada Serentak 2018 pada 27 Juni nanti, anggaran pilkada sudah terserap 78,35% atau Rp 14 triliun dari total anggaran Rp 19,1 triliun. Kemendagri meyakini jumlah ini akan terus berkembang secara dinamis setiap hari.
"Untuk anggaran sesuai dengan data kurang-lebih Rp 19,1 triliun. Ini di dalam pelaksanaannya sangat dinamis artinya berkembang terus dan tim kami dari Kemendagri, Direktorat Bina Keuangan Daerah mantau terus mendapatkan jam per jam dan kita berikan solusi permasalahan bila ada yang ragu," kata Dirjen Bina Keuangan Daerah Sumule Tumbo di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Sabtu (23/6/2017).
Berdasarkan data Kemendagri yang terakhir diperbarui ahad lalu, dari anggaran pilkada serentak Rp 19.115.389.813.283, dana yang terserap sudah 78,35% atau terlaksana Rp 14.976.401.274.923. Anggaran tersebut dialokasikan buat penyelenggara pemilu, ibarat KPU, Bawaslu, dan pegawanegeri pengamanan pada Polri.
Sementara itu, KPU sudah menyerap anggaran 83,41% atau senilai Rp 10,7 triliun dari anggaran Rp 12,8 triliun. Sedangkan Bawaslu telah menyerap anggaran 68,87% atau Rp 2,6 triliun dari Rp 3,7 triliun. Serta Polisi Republik Indonesia sudah menyerap 66,41% atau Rp 1,6 triliun dari anggaran Rp 2,4 triliun.
Salah satu hambatan belum terserapnya seluruh anggaran yakni pihak KPU kawasan belum meminta pencairan dana. Menurut Sumule, KPU tetap harus meminta dana dicairkan meski sudah menandatangani Nota Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Untuk mengejar angka realisasi anggaran yang terserap, Sumule menugaskan jajarannya pergi ke daerah. Menurutnya, pencairan anggaran dilakukan secara sedikit demi sedikit dan sesuai dengan kebutuhan daerah.
"Jadi kan memang belum diminta, sesuai kebutuhan. Kaprikornus kami mendukung penuh suksesnya penyelenggaraan pemilihan kepala kawasan ini sehingga kami menugaskan staf kami untuk memfasilitasi," kata Sumule.
Dana tersebut nantinya akan dipakai untuk operasional pilkada, ibarat kotak bunyi dan membayar saksi. Adapun kawasan yang penyerapannya kurang antara lain Papua.
"Kita ke Papua. Lalu ada 9 di Sulsel, kemudian kita ada kunjungan ke Palangkaraya. Kaprikornus untuk memastikan bahwa tidak ada hambatan teknis," ucapnya.
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Jelang Pelaksanaan Pilkada Serentak, Sudah Rp 14 T Dana Terserap"
Posting Komentar