Polemik Saham Anker Bir Milik Pemprov Dki, Jual Atau Tahan?
Ilustrasi (Zaki Alfarabi/detikcom)Jakarta -Kepemilikan saham Pemprov DKI Jakarta di produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), masih berbuntut panjang. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berbeda pendapat dengan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi.
Anies tetap pada keputusannya menjual saham itu. Dia juga akan melaporkan anggota DPRD DKI yang menolak penjualan saham produsen Anker Bir kepada warga DKI.
"Kalau berdasarkan warga memang sesuai aspirasi wakilnya, kita akan jalan terus. Tapi jikalau warga tidak setuju, sampaikan ke Dewan. Makara Dewan itu kan wakilnya rakyat ya. Makara ketika wakil rakyat tidak menyetujui, ya kami lapor ke rakyat," kata Anies di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Baca juga: Babak Baru Pro-Kontra Saham DKI di Bir Anker |
Sedangkan Prasetio pada posisi menolak penjualan saham produsen Anker Bir tersebut. Dia menuturkan tidak ada laba berarti dari penjualan saham bir tersebut.
"Dikatakan setahun sanggup Rp 50 miliar, terus mau dijual Rp 1 triliun. Kita makan riba, itu buat saya. Saya sebagai orang muslim, ya mohon maaf ya, lebih jahat riba daripada orang minum bir. Coba itu dipikirkan lagilah," kata Prasetio.
Silang pendapat itu turut dikomentari anggota Dewan lainnya. Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta Bestari Barus menilai alasan penjualan saham itu harus jelas, bukan hanya soal haram dan halal.
"Kenapa nggak sekalian Bank DKI dijual. Kan riba, tuh. Coba dipikirkan baik-baik, matang-matang. Terus yang mau beli itu siapa sebenarnya, perusahaan siapa yang mau beli itu. Mudah-mudahan, kalaupun niatnya baik, bukan dikarenakan impian untuk melepas dikarenakan ada perusahaan dari kolega dekat. Kemudian mengalaskan pada alasan seperti... jikalau mau melepas, ya lepas saja," ucap Bestari.
"Kalau memang itu dikatakan sebagai barang haram, ya tanya lagi, bank itu kan juga ada riba, kenapa nggak sekalian saja. Atau Bank DKI ubah saja jadi bank syariah, semoga sesuai selera Pak Gubernur," imbuh Bestari.
Sedangkan Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta sepakat dengan Anies. Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS Triwisaksana menyampaikan justru DPRD cenderung oke dengan penjualan saham PT Delta.
"DPRD cenderung setuju. Kenapa? Karena pemerintah itu tugasnya yaitu menciptakan regulasi dan menjadi wasit. Makara tidak perlu ikut bermain di dalam peredaran maupun penjualan minuman keras ini. Supaya tidak ada konflik kepentingan. Makara berdasarkan saya, Gubernur harus segera menjual saham pemerintah di PT Delta supaya tidak menjadi dispute atau perbedaan pendapat lagi soal hal menyerupai ini," ucap laki-laki yang dekat disapa Sani itu.
"Ya harus memberikan rancangan penjualan sahamnya. Nanti DPRD akan bahas. Segera," imbuh Sani.
Selain itu, ada dari Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta yang heran atas tudingan Anies yang menyebut penolakan anggota DPRD DKI Jakarta terhadap penjualan saham produsen Anker Bir itu karena ingin meraup untung dari penjualan bir. Menurut PDIP, hal itu seolah Anies membawa duduk kasus penjualan saham itu ke ranah halal dan haram.
"Ini kan persoalannya kita dihadapkan halal dan haram kan ini. Kita jangan bicara itu dululah. Ini yang kita tuntut kan kajiannya kayak apa," ujar Ketua Fraksi PDIP Gembong Warsono.
"Orang itu aset. Aset Pemprov, aset rakyat. Ketika aset Pemprov mau kita lepas, tentunya perlu tahu kajiannya apa. Saya nggak mau anggota Dewan dikala ini digugat oleh anak-cucu kita. Tetapi jikalau kajiannya memang mengharuskan kita melepas, ya coba kita duduk bareng. Enak to. La ini belum apa-apa kita sudah dihadapkan dengan halal dan haram. Seolah jikalau kita nggak oke kita dianggap tidak pro. Kan jadi repot jikalau jalan pikirannya begitu," imbuh dia.
Sedangkan Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta duduk kasus itu tidak dilihat dari barang yang diperdagangkan saja. Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI Syarif meminta Anies melihat secara menyeluruh duduk kasus perihal penjualan saham itu.
"Kita legislatif punya pandangan bahwa kita masih butuh banyak duit untuk pembangunan. Maka dibuatlah BUMD, kemudian dibentuk jadi PT, kemudian setor dividennya ke pemda. Ketika itu dilepaskan, kan berkurang pendapatan kita. Visinya di situ. Ada pengurangan pendapatan tempat kita, pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lainnya itu yang akan berkurang. Nah, legislatif boleh dong berpendapat. Lo ada banyak saham gitu dilepas, nanti kita perjuangan gimana?" tuturnya.
Selain itu, Syarif meminta ada solusi sehabis saham di produsen Anker Bir itu dijual. Dia enggan, sehabis pelepasan, tidak ada perjuangan pengganti untuk menggantikan saham yang dijual tersebut.
"Harusnya ada jalan keluar jikalau seumpama ada yang keberatan saham birnya. Bisa nggak pemerintah membeli saham perjuangan lain. Kalau memang kepentingannya mencari duit, mencari pendapatan. Atau ditukar dengan pembelian saham lain. Jangan sehabis dilepas, uang segar itu mengendap ke mana?" kata Syarif.
Untuk diketahui, berdasarkan keterbukaan Bursa Efek Indonesia (BEI), menyerupai dikutip Senin (4/3/2019), saham Pemprov DKI dikala ini tercatat 210,2 juta lembar saham atau meningkat dari sebelumnya sebanyak 186,8 juta saham.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Pemprov DKI, jumlah saham di DLTA pada 1970 sebesar 23,34 persen. Kemudian, ditambah milik Badan Pengelola Investasi Penanaman Modal DKI Jakarta (BP IPM Jaya), yang juga milik Pemprov DKI, sebesar 2,91 persen.
Kemudian, pada 2000, BP IPM Jaya dibubarkan. Selanjutnya, kepemilikan saham atas nama Pemprov DKI tercatat menjadi 26,25 persen pada 2019.
detikcom turut menciptakan jajak pendapat berkaitan dengan duduk kasus ini dengan isu berjudul Gubernur Anies vs Ketua DPRD DKI soal Saham Anker Bir, Apa Kata Warga DKI? menyerupai pada tautan ini.
Hingga pukul 22.50 WIB, jajak pendapat itu menawarkan pihak yang lebih ingin mempertahankan saham itu. Hasilnya yaitu 86 orang pembaca menginginkan saham dipertahankan berbanding dengan 36 orang pembaca yang ingin saham Anker Bir dijual.
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Polemik Saham Anker Bir Milik Pemprov Dki, Jual Atau Tahan?"
Posting Komentar