Permohonan Justice Collaborator Eni Saragih Juga Ditolak Hakim
Mantan anggota Komisi VII dewan perwakilan rakyat Eni Maulani Saragih (Foto: Ari Saputra/detikcom)Jakarta -Hakim menolak permohonan justice collaborator (JC) yang diajukan terdakwa Eni Maulani Saragih dalam masalah suap proyek PLTU Riau-1. Hakim sependapat dengan jaksa KPK yang menilai Eni Saragih tidak memenuhi syarat permohonan JC.
Hakim mengatakan, Eni Saragih mengakui perbuatan dan memperlihatkan kesaksian yang signifikan mengungkap pelaku lain dalam kasus ini. Namun dalam surat tuntutan jaksa, Eni Saragih belum memenuhi syarat pelaku yang bekerja sama. Selain itu, Eni Saragih terlibat aktif dalam pertemuan pengusaha Johanes B Kotjo dengan Dirut PLN Sofyan Basir.
Baca juga: Eni Saragih Divonis 6 Tahun Penjara |
"Maka majelis hakim tidak sanggup mempertimbangkan justice collaborator terdakwa," kata hakim anggota Anwar ketika amar putusan dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jalan Bungur Besar Raya, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2019).
Meski tidak mempertimbangkan JC, hakim mengapresiasi Eni Saragih yang bersikap kooperatif dan mengembalikan uang kepada KPK. Pertimbangan tersebut menjadi alasan untuk meringankan eksekusi bagi Eni Saragih.
"Majelis hakim apresiasi perilaku Eni yang kooperatif dan menyerahkan uang serta mengakui perbuatan dengan terus terang, sehingga menjadi alasan meringankan hukuman," kata hakim.
Eni Saragih divonis 6 tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 2 bulan kurungan. Eni Saragih bersalah mendapatkan uang suap Rp 4,75 miliar dari pengusaha Johanes Budisutrisno Kotjo.
Uang suap dimaksudkan biar Eni membantu Kotjo mendapatkan proyek PLTU Riau-1 di PLN. Proyek itu sedianya ditangani PT Pembangkitan Jawa Bali Investasi (PJBI) dengan Blackgold Natural Resources Ltd (BNR) dan China Huadian Engineering Company Limited (CHEC Ltd). Kotjo merupakan pemilik BNR yang mengajak perusahaan asal China, ialah CHEC Ltd, untuk menggarap proyek itu.
Uang suap yang diterima Eni untuk kepentingan Partai Golkar melakukan munaslub. Ketika itu, Eni diminta Plt Ketum Idrus Marham meminta uang USD 2,5 juta dari Kotjo. Novanto selaku Ketum Golkar sekaligus Ketua dewan perwakilan rakyat ketika itu terjerat masalah proyek e-KTP dan digantikan Idrus Marham selaku Sekjen Golkar.
Eni juga mendapatkan uang Rp 2 miliar dan Rp 500 juta dari Kotjo untuk keperluan Pilkada Temanggung yang diikuti oleh suami terdakwa, ialah M Al Khadziq.
Selain itu, hakim menyakini Eni bersalah mendapatkan gratifikasi sebesar Rp 5,6 miliar dan SGD 40 ribu. Uang itu diterima Eni dari sejumlah eksekutif dan pemilik perusahaan di bidang minyak dan gas.
Seluruh uang gratifikasi yang diterima Eni dipakai membiayai acara pilkada suami terdakwa, ialah M Al Khadziq, serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya.
Dalam Pilkada Kabupaten Temanggung itu, Khadziq berpasangan dengan Heri Wibowo sebagai calon wakil bupati yang diusung Partai Golkar. Pada akhirnya, mereka memenangi pilkada dan terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Temanggung.
Sumber detik.com
Belum ada Komentar untuk "Permohonan Justice Collaborator Eni Saragih Juga Ditolak Hakim"
Posting Komentar